Pembahasan tentang terorisme di Timur Tengah sering dibingkai melalui aksi kelompok Sunni bersenjata, sementara keterlibatan milisi yang berafiliasi dengan jaringan Syi’ah kerap ditempatkan sebagai urusan geopolitik biasa. Penyederhanaan semacam itu membuat publik sulit memahami bagaimana kekerasan, perekrutan, pendanaan, dan persaingan pengaruh berlangsung secara bersamaan di Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, serta kawasan Teluk.
Kritik terhadap milisi Syi’ah perlu disampaikan dengan bukti dan pembedaan yang jelas. Yang menjadi sorotan adalah organisasi bersenjata, struktur komando, dukungan negara, serta ideologi politik yang membenarkan kekerasan; bukan seluruh penganut Syi’ah sebagai individu. Dengan kerangka tersebut, keterlibatan kelompok seperti Hizbullah, Kata’ib Hizbullah, Asa’ib Ahl al-Haq, dan jaringan lain dapat dikaji tanpa menghapus fakta bahwa kelompok ekstremis dari berbagai latar juga melakukan kejahatan.
Pemberitaan internasional biasanya memberi perhatian besar kepada serangan yang dilakukan ISIS dan Al-Qaeda. Sorotan itu memang beralasan karena kedua jaringan tersebut melakukan pembantaian, pengeboman, penculikan, dan serangan terhadap warga sipil dalam skala luas. Namun, perhatian yang besar kepada satu kategori pelaku tidak seharusnya menghapus pembahasan mengenai milisi lain yang menjalankan penahanan sewenang-wenang, pembunuhan sektarian, atau serangan terhadap fasilitas diplomatik.
Masalah muncul ketika istilah “milisi pro-pemerintah” digunakan seolah-olah otomatis berarti “pasukan yang sah”. Sebagian kelompok bersenjata memperoleh legitimasi melalui perang melawan terorisme, tetapi tetap dituduh melakukan pelanggaran berat. Pengakuan administratif atau kedekatan dengan pemerintah tidak menghapus tanggung jawab atas tindakan di lapangan.
Iran membangun jaringan pengaruh melalui pelatihan, persenjataan, bantuan finansial, dan koordinasi politik. Model ini terlihat dalam hubungan dengan Hizbullah di Lebanon, milisi tertentu di Irak, serta kelompok bersenjata yang mendukung rezim Bashar al-Assad di Suriah. Struktur tersebut memungkinkan Teheran memperluas daya tawar tanpa selalu mengirimkan pasukan reguler dalam jumlah besar.
Hizbullah menjadi contoh paling menonjol. Organisasi itu memiliki partai politik, layanan sosial, dan sayap bersenjata yang kuat. Di saat yang sama, sejumlah negara menetapkannya sebagai organisasi teroris, baik secara keseluruhan maupun terhadap sayap militernya. Perbedaan klasifikasi tidak boleh mengaburkan kenyataan bahwa keberadaan persenjataan di luar kendali negara menciptakan persoalan serius bagi kedaulatan Lebanon.
Di Irak, perang melawan ISIS melahirkan Popular Mobilization Forces atau Hashd al-Shaabi. Sebagian unitnya berperan dalam mengusir ISIS dari wilayah yang dikuasai kelompok tersebut. Akan tetapi, beberapa faksi yang memiliki hubungan erat dengan Iran dituduh terlibat dalam penculikan, pembunuhan aktivis, pemerasan, dan serangan terhadap pangkalan yang digunakan pasukan asing.
Keterlibatan dalam operasi melawan kelompok teroris tidak memberikan kekebalan moral atau hukum. Jika sebuah milisi membalas kejahatan dengan hukuman kolektif, menggusur penduduk berdasarkan identitas, atau menyerang demonstran, tindakan itu tetap harus diselidiki. Negara yang membiarkan kelompok bersenjata beroperasi tanpa pertanggungjawaban justru memperpanjang siklus radikalisasi.
Perang Suriah memperlihatkan bagaimana label “melawan terorisme” dapat dipakai untuk membenarkan operasi yang merusak permukiman sipil. Pasukan dan milisi yang mendukung pemerintah Suriah, termasuk jaringan yang didukung Iran, bertempur melawan berbagai kelompok oposisi. Dalam prosesnya, organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan dugaan pengepungan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan serangan terhadap warga.
Sikap kritis harus diterapkan kepada semua pihak. Kejahatan ISIS tidak menghapus dugaan kejahatan rezim dan milisi pendukungnya, sebagaimana tindakan rezim tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kekejaman kelompok jihadis. Membaca perang Suriah secara jujur berarti menilai rantai komando, sasaran serangan, korban, dan bukti lapangan secara terpisah.
Di Lebanon, kekuatan Hizbullah sering dipuji karena perlawanan terhadap Israel dan kontribusinya dalam perang Suriah. Namun, kepemilikan senjata di luar institusi negara menimbulkan ketegangan permanen. Ketika sebuah organisasi dapat mengambil keputusan perang, mengendalikan wilayah, dan menekan lawan politik, sistem demokrasi kehilangan kemampuan untuk menjalankan hukum secara setara.
Polemik teologis juga kerap dipakai untuk membangun loyalitas kelompok. Sejumlah tulisan polemis mengenai sikap kelompok Rafidhah menggambarkan perbedaan keyakinan secara sangat konfrontatif. Kajian agama perlu dibedakan dari pembenaran kekerasan, sebab kritik terhadap doktrin tidak boleh berubah menjadi seruan untuk menyerang warga yang berbeda.
Houthi di Yaman memiliki latar sejarah dan identitas yang berbeda dari seluruh jaringan Syi’ah lain, sehingga penyamaannya secara serampangan dapat menyesatkan. Namun, hubungan politik dan bantuan militer dari Iran, penggunaan rudal serta pesawat nirawak, dan serangan terhadap kapal di Laut Merah membuat konflik Yaman berdampak melampaui batas nasional.
Serangan terhadap pelabuhan, infrastruktur minyak, kapal dagang, dan kawasan penduduk memperbesar risiko bagi warga sipil serta perdagangan global. Di sisi lain, koalisi yang memerangi Houthi juga dituduh melakukan serangan udara yang menewaskan warga. Karena itu, istilah “perlawanan” tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan hukum humaniter, sementara istilah “operasi keamanan” juga tidak boleh menutupi korban sipil.
Ada beberapa sebab mengapa milisi Syi’ah sering dibahas lebih lunak. Pertama, sebagian kelompok tersebut beroperasi bersama pemerintah atau memperoleh status resmi, sehingga media menempatkannya dalam kategori keamanan negara. Kedua, dukungan terhadap perjuangan Palestina membuat kritik kepada Hizbullah atau Iran mudah dituduh sebagai keberpihakan kepada Israel. Ketiga, politik internasional sering memilih istilah yang menguntungkan sekutu dan merugikan lawan.
Ekosistem informasi digital memperumit keadaan. Berita perang bercampur dengan propaganda, potongan video tanpa konteks, dan materi yang dirancang untuk mengejar perhatian. Bahkan tautan bermuatan komersial seperti promosi kasino online dapat muncul di tengah halaman bertema agama atau konflik, menunjukkan bahwa pembaca perlu memeriksa sumber, tujuan publikasi, dan kredibilitas setiap materi sebelum membagikannya.
Pembahasan mengenai milisi Syi’ah harus bertumpu pada laporan investigasi, putusan hukum, data korban, rekaman terverifikasi, dan kesaksian yang dapat diuji. Pembaca juga perlu membedakan antara afiliasi ideologis, hubungan pendanaan, perintah operasional, serta tindakan individu di lapangan. Tuduhan yang tidak memiliki bukti hanya akan memperlemah kritik yang sebenarnya penting.
Pada saat yang sama, penolakan terhadap terorisme harus berlaku universal. Serangan kepada warga sipil, penculikan, penyiksaan, pembunuhan berdasarkan mazhab, dan penggunaan anak dalam konflik tidak dapat dibenarkan oleh slogan agama atau kepentingan geopolitik. Menyampaikan keterlibatan milisi yang diabaikan bukan berarti memusuhi seluruh komunitas Syi’ah, melainkan menuntut agar semua aktor bersenjata dinilai dengan ukuran hukum dan kemanusiaan yang sama.
