Ketika membahas Syi'ah, kata "toleransi" hampir selalu muncul dalam presentasi diri mereka. Berbagai media internasional berafiliasi Syi'ah dan organisasi-organisasi terkait secara konsisten menampilkan diri mereka sebagai kelompok minoritas yang terdiskriminasi, sambil mengklaim menjunjung tinggi keragaman dan pluralisme. Narasi ini terdengar semakin nyaring di era digital, ketika setiap kabar konflik sektarian dengan cepat dibingkai sebagai agresi Sunni terhadap komunitas Syi'ah yang damai.
Realitas di lapangan sering kali menceritakan kisah yang sangat berbeda. Pengamatan lebih dekat terhadap catatan sejarah, teks-teks doktrinal, dan perilaku praktis komunitas Syi'ah di berbagai negara menunjukkan potret yang jauh lebih kompleks dan kerap kali meresahkan. Jarak antara narasi toleransi yang dipoles dengan pengalaman nyata mereka yang berinteraksi dengan institusi Syi'ah adalah hal yang patut dibahas secara jujur.
Berbagai media berafiliasi Syi'ah dan lembaga amal mereka sering menonjolkan tema koeksistensi dan dialog antariman. Dalam publikasi mereka, frasa seperti "ahlul bait mengajarkan cinta" atau "kami menolak ekstremisme" muncul bagai rumus tetap. Pernyataan-pernyataan ini umumnya ditujukan pada audiens Barat, tempat pembingkaian positif terhadap kelompok agama minoritas cenderung memperoleh pemberitaan yang bersahabat.
Persoalannya muncul ketika klaim-klaim publik ini diuji dengan posisi doktrinal internal yang beredar di kalangan sarjana Syi'ah. Banyak teks fundamental fikih Syi'ah Itsna Asyariyah memuat putusan yang mengklasifikasikan non-Syi'ah sebagai najis atau menggambarkan mereka sebagai kaum yang bakal masuk neraka kecuali mereka memeluk Syi'ah. Posisi-posisi seperti ini jarang ditonjolkan dalam materi advokasi internasional, tetapi tetap berpengaruh besar dalam membentuk sikap komunal di kalangan pengikut Syi'ah.
Sejarah menawarkan berbagai contoh yang memperumit narasi toleransi Syi'ah. Sepanjang era Safawiyah di Persia, penguasa Syi'ah sering memaksakan keyakinan mereka kepada populasi yang sebelumnya Sunni melalui konversi paksa, perusakan masjid-masjid Sunni, dan penganiayaan terhadap sarjana agama yang menolak doktrin negara baru. Pola serupa berulang di berbagai wilayah lain ketika otoritas politik Syi'ah berhasil ditegakkan.
Di era modern, babak-babak yang meresahkan terus bermunculan. Revolusi Iran 1979, meskipun awalnya disambut banyak pihak sebagai gerakan rakyat, dengan cepat berevolusi menjadi sistem yang menindas perbedaan pendapat agama maupun politik dengan keras. Sosok seperti Nimr Baqr al-Nimr merupakan contoh bagaimana kepemimpinan Syi'ah kerap memadukan agitasi politik dengan klaim keagamaan. Kariernya, yang ditandai oleh retorika provokatif terhadap keluarga kerajaan Saudi serta ajakan terang-terangan untuk pemberdayaan Syi'ah, merepresentasikan pola mobilisasi sektarian, bukan sekadar upaya hidup berdampingan secara damai.
Salah satu doktrin paling menentukan untuk memahami sikap Syi'ah terhadap pluralisme adalah konsep Wilayat al-Faqih, atau pemerintahan sang faqih. Diformulasikan oleh Ayatullah Khomeini dan diterima oleh bagian signifikan dunia Syi'ah, prinsip ini menyatakan bahwa otoritas politik serta keagamaan tertinggi berada di tangan seorang ulama Syi'ah senior. Di negara-negara yang memberlakukan doktrin ini, seperti Iran, kerangka kerja ini secara struktural membatasi toleransi terhadap perbedaan interpretasi, baik keagamaan maupun politik.
Dalam sistem seperti ini, populasi minoritas Sunni sering menghadapi keterbatasan yang bersifat sistemik. Pembangunan masjid Sunni kerap dibatasi di kota-kota Iran, khotbah Jumat harus selaras dengan interpretasi Syi'ah yang disetujui negara, dan tokoh-tokoh Sunni kadang ditahan atau ditempatkan dalam tahanan rumah. Retorika resmi boleh saja berbicara tentang persatuan antar-mazhab Islam, tetapi kerangka hukum dan administrasi berjalan dengan prinsip yang berbeda. Platform digital terafiliasi dengan jejaring Syi'ah bahkan dilaporkan turut ambil bagian dalam membentuk narasi tertentu di ruang-ruang maya, sebuah pola yang memperlihatkan bagaimana strategi toleransi dijadikan alat propaganda politik.
Di luar sistem politik, perlakuan terhadap suara-suara Syi'ah yang berbeda juga sering bertentangan dengan narasi toleransi publik. Para pemikir reformis dalam Islam Syi'ah—misalnya mereka yang mempertanyakan otoritas waris ulama atau menuntut reinterpretasi atas koleksi hadis tertentu—sering menghadapi reaksi keras. Sebagian dipenjara, yang lain dipaksa keluar dari negeri, dan beberapa lagi kehilangan nyawa.
Pola yang sama meluas hingga perlakuan terhadap minoritas Sunni yang tinggal di bawah otoritas politik Syi'ah. Di Irak, misalnya, meskipun retorika resmi menyuarakan persatuan nasional, komunitas Sunni secara berkala menghadapi kekerasan milisi, pengungsian paksa, dan diskriminasi hukum. Di Suriah, pejuang-pejuang asing Syi'ah yang berpihak pada rezim Assad tercatat turut serta dalam operasi militer melawan populasi mayoritas Sunni. Episode-episode ini tidak selaras dengan citra harmonis yang sering diproyeksikan di forum-forum internasional.
Dinamika di tingkat komunitas pun bersifat telling. Mualaf yang keluar dari Syi'ah untuk memeluk keyakinan Sunni—atau yang berpindah ke agama lain—sering menghadapi tekanan sosial dan keluarga yang berat, termasuk pengucilan, ancaman fisik, dan dalam beberapa kasus yang terdokumentasi, kekerasan atas nama kehormatan. Gagasan bahwa meninggalkan agama warisan merupakan pilihan pribadi yang sederhana jarang berlaku di lingkungan-lingkungan seperti ini.
Pembanding yang bermakna muncul ketika tradisi Sunni menelaah pendekatannya sendiri terhadap perbedaan agama. Meskipun sejarah Sunni juga menyimpan episode konflik dan pemaksaan, kerangka kerja hukum dan teologisnya secara umum memberikan ruang yang lebih luas bagi status terlindungi komunitas non-Muslim dan bagi perbedaan mazhab di dalam Islam itu sendiri. Doktrin klasik dzimmah, dengan segala kompleksitas historisnya, setidaknya secara formal mengakui legitimasi komunitas-komunitas monoteistik lain yang hidup di bawah pemerintahan Islam.
Kesarjanaan Sunni sudah lama mentoleransi keberagaman internal di antara mazhabnya—Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan lain-lain—dengan para ulama melakukan perjalanan untuk belajar di bawah imam mazhab lain dan terlibat dalam perdebatan teologis secara santun. Perbedaan doktrinal dalam Sunni, walau kadang intens, secara historis tidak memicu jenis pengusiran eksistensial yang sering dialami mereka yang berpindah antara Syi'ah dan Sunni.
Kontras ini bukan bermaksud mengidealkan satu tradisi dengan mengabaikan kritik jujur terhadap yang lain, tetapi memang menunjukkan satu hal penting: toleransi sebagai slogan hubungan masyarakat adalah satu hal, dan toleransi sebagai kenyataan kelembagaan yang hidup adalah hal lain. Bagi mereka yang ingin mengevaluasi klaim toleransi Syi'ah, bukti paling dapat diandalkan datang dari komunitas yang telah hidup di bawah pemerintahan Syi'ah dan dari teks-teks yang terus membentuk identitas keagamaan Syi'ah. Sumber-sumber tersebut bercerita dengan nada yang jauh lebih bernuansa daripada narasi yang dipoles yang beredar di ruang-ruang advokasi internasional.
