Konflik di Timur Tengah sering dipahami sebagai pertarungan antara kelompok Arab Sunni dan komunitas Syi’ah. Pembacaan semacam itu memang menangkap salah satu lapisan penting, tetapi belum cukup menjelaskan seluruh persoalan. Di balik perang saudara, perebutan pengaruh, dan ketegangan antarnegara terdapat sejarah panjang, kepentingan geopolitik, persaingan ekonomi, serta penggunaan identitas agama untuk membangun loyalitas politik.
Perspektif baru diperlukan agar pembahasan mengenai Syi’ah, Ahlusunah, Iran, negara-negara Arab, dan konflik sektarian tidak berhenti pada slogan. Kritik terhadap doktrin Syi’ah dapat disampaikan secara teologis, sementara tindakan politik kelompok atau negara tertentu perlu dinilai berdasarkan bukti dan dampaknya. Pemisahan antara keyakinan, organisasi, dan kebijakan negara membantu pembaca memahami mengapa konflik Timur Tengah terus berubah bentuk.
Perbedaan Sunni dan Syi’ah berawal dari persoalan kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam perkembangan sejarah, perbedaan tersebut meluas ke konsep imamah, otoritas keagamaan, periwayatan hadis, serta penilaian terhadap sejumlah tokoh generasi awal Islam. Bagi umat Sunni, kepemimpinan umat tidak ditetapkan melalui doktrin imamah yang bersifat absolut. Sementara itu, berbagai arus Syi’ah memberikan kedudukan khusus kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.
Perbedaan doktrinal ini tidak otomatis menghasilkan perang di setiap tempat dan masa. Selama berabad-abad, komunitas Sunni dan Syi’ah hidup berdampingan dalam berbagai pusat ilmu pengetahuan Islam. Ketegangan meningkat ketika identitas mazhab dipakai oleh penguasa untuk memperkuat legitimasi, mengendalikan masyarakat, atau melemahkan lawan politik.
Revolusi Iran 1979 mengubah hubungan antara agama dan politik di kawasan. Republik Islam Iran membangun sistem pemerintahan yang menempatkan ulama sebagai pengarah utama negara. Pada saat yang sama, Teheran mengembangkan jaringan pengaruh melalui dukungan kepada kelompok bersenjata dan gerakan politik di Lebanon, Irak, Suriah, Yaman, serta wilayah Palestina.
Kebijakan tersebut dipandang banyak negara Arab Sunni sebagai upaya memperluas pengaruh Iran dengan memanfaatkan solidaritas Syi’ah. Kekhawatiran itu semakin besar ketika slogan pembelaan kaum tertindas berjalan beriringan dengan dukungan militer kepada aktor nonnegara. Dalam strategi ulama Sunni, kritik terhadap ideologi dan klaim keagamaan Syi’ah ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga batas akidah.
Namun, istilah “ekspor revolusi” juga perlu dibaca secara konkret. Tidak setiap hubungan Iran dengan kelompok di luar negeri hanya didorong oleh doktrin. Perhitungan keamanan, akses jalur perdagangan, posisi strategis, dan persaingan dengan Amerika Serikat maupun Israel turut memengaruhi kebijakan Teheran. Faktor agama memberikan bahasa legitimasi, sedangkan kepentingan negara menentukan banyak keputusan operasional.
Perang di Suriah menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara identitas agama dan kepentingan politik. Pemerintah Bashar al-Assad memperoleh dukungan Iran dan kelompok Hizbullah, sedangkan berbagai kelompok oposisi mendapat bantuan dari negara Arab, Turki, atau kekuatan lain. Ketegangan itu kemudian digambarkan sebagai perang Sunni melawan Syi’ah, meskipun sejak awal terdapat persoalan otoritarianisme, ketimpangan sosial, intervensi asing, dan perebutan sumber daya.
Di Irak, perubahan rezim setelah invasi Amerika Serikat membuka ruang besar bagi partai-partai Syi’ah. Sebagian kelompok tersebut berusaha membangun pemerintahan, sementara milisi tertentu menjalankan agenda yang memperuncing hubungan dengan komunitas Sunni. Kebijakan diskriminatif, serangan teror, dan pembalasan sektarian membentuk lingkaran kekerasan yang sulit diputus. Menyederhanakan semuanya sebagai konflik mazhab dapat mengaburkan tanggung jawab elite politik dan aktor bersenjata.
Arab Saudi dan negara-negara Teluk melihat pengaruh Iran sebagai ancaman terhadap keamanan regional. Persaingan itu tampak dalam perang Yaman, perselisihan politik di Lebanon, dan perebutan posisi strategis di Irak serta Suriah. Dukungan terhadap kelompok Sunni atau kebijakan pembatasan terhadap organisasi yang dianggap dekat dengan Iran sering dipresentasikan sebagai pertahanan terhadap ekspansi Syi’ah.
Akan tetapi, negara-negara Arab Sunni juga memiliki kepentingan nasional yang tidak selalu sejalan dengan agenda keagamaan. Stabilitas monarki, keamanan jalur minyak, hubungan dengan Washington, dan persaingan kepemimpinan dunia Arab berperan besar dalam kebijakan luar negeri mereka. Karena itu, kritik terhadap pengaruh Iran perlu diiringi evaluasi terhadap tindakan pemerintah Arab sendiri, termasuk persoalan hak warga, keterwakilan politik, serta perlakuan terhadap minoritas Syi’ah.
Media berperan penting dalam membentuk cara publik memahami konflik Timur Tengah. Saluran yang dekat dengan Iran menonjolkan narasi perlawanan terhadap Israel dan imperialisme, sementara media Arab Sunni menyoroti campur tangan Iran serta ancaman milisi Syi’ah. Masing-masing pihak memilih gambar korban, istilah politik, dan sejarah yang mendukung posisi mereka.
Pemberitaan yang hanya menampilkan satu sisi mudah mengubah kritik terhadap ideologi menjadi kebencian terhadap seluruh penganut Syi’ah. Padahal, tidak semua Muslim Syi’ah terlibat dalam proyek politik Iran, sebagaimana tidak semua Muslim Sunni menyetujui kebijakan pemerintah Arab atau kelompok bersenjata Sunni. Kajian mengenai pengalaman mantan pengikut dapat menjadi bahan refleksi, tetapi kesaksian personal tetap perlu dibaca bersama sumber sejarah dan konteks sosial yang lebih luas.
Perdebatan mengenai Sunni dan Syi’ah sering membuat penderitaan masyarakat sipil kehilangan perhatian. Di Yaman, Suriah, Irak, dan Lebanon, warga menghadapi pengungsian, kemiskinan, kerusakan infrastruktur, serta trauma berkepanjangan. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi propaganda dan kekerasan, sementara keluarga kehilangan sumber penghasilan akibat perang.
Pendekatan keagamaan yang bertanggung jawab harus menolak pembunuhan warga sipil dan pengusiran berdasarkan mazhab. Kritik akidah tidak boleh menjadi pembenaran untuk merampas hak hidup orang lain. Pada saat yang sama, solidaritas kemanusiaan tidak mengharuskan umat Sunni mengabaikan perbedaan teologis atau menutup mata terhadap tindakan kelompok yang menggunakan simbol agama untuk merekrut milisi.
Perspektif baru tentang konflik Arab-Sunni di Timur Tengah perlu menggabungkan tiga tingkat analisis. Tingkat pertama adalah teologi, yaitu perbedaan mengenai kepemimpinan, sumber otoritas, dan metode memahami agama. Tingkat kedua adalah politik, meliputi persaingan Iran, negara Arab, Turki, Israel, Amerika Serikat, dan Rusia. Tingkat ketiga adalah kehidupan masyarakat, termasuk kemiskinan, pemerintahan yang lemah, pengangguran, serta ketidakadilan hukum.
Dengan kerangka tersebut, umat Sunni dapat menyampaikan kritik terhadap Syi’ah secara ilmiah tanpa menyamakan semua penganutnya dengan aktor militer atau pemerintah asing. Demikian pula, penolakan terhadap campur tangan Iran tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan terhadap komunitas Syi’ah yang hidup sebagai warga negara. Ketegasan dalam akidah, ketelitian dalam menilai politik, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil merupakan tiga unsur penting untuk membaca masa depan kawasan secara lebih jernih.
Konflik Timur Tengah tidak akan selesai hanya melalui slogan persatuan atau retorika perlawanan. Penyelesaiannya menuntut pemerintahan yang adil, penghentian dukungan terhadap milisi sektarian, pendidikan agama yang bertanggung jawab, serta media yang membedakan fakta dari propaganda. Dalam kerangka itu, perbedaan Sunni dan Syi’ah dapat dibahas secara terbuka tanpa menjadikan identitas mazhab sebagai alasan untuk memperluas kekerasan.
