Mengenal Perbedaan Mazhab Ja’fari dengan Mazhab Sunni penting untuk memahami mengapa terdapat perbedaan dalam fikih, sumber ajaran, dan cara membaca sejarah Islam. Mazhab Ja’fari merupakan corak hukum Islam yang berkembang dalam tradisi Syiah Imamiyah Itsna Asy’ariyah, sedangkan istilah mazhab Sunni biasanya merujuk kepada empat mazhab fikih yang dikenal luas, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.
Perbedaan tersebut bukan sekadar variasi teknis dalam ibadah. Di baliknya terdapat perbedaan pandangan mengenai otoritas keagamaan, kedudukan para sahabat, metode memahami hadis, serta konsep kepemimpinan umat. Karena itu, pembahasan mengenai fikih Ja’fari perlu dilakukan dengan pengetahuan yang memadai, tanpa mencampuradukkan penghormatan kepada Ahlul Bait dengan penerimaan terhadap seluruh doktrin teologis Syiah.
Mazhab Ja’fari dinisbatkan kepada Imam Ja’far ash-Shadiq, seorang tokoh keturunan Ali bin Abi Thalib yang hidup pada abad kedua Hijriah. Dalam tradisi Syiah Imamiyah, beliau dipandang sebagai salah satu imam penting yang memiliki otoritas khusus dalam menjelaskan ajaran agama. Nama Ja’fari kemudian digunakan untuk menyebut sistem fikih yang berkembang di kalangan Syiah Dua Belas Imam.
Mazhab Sunni terbentuk melalui proses pengembangan ilmu fikih oleh para ulama yang berpegang pada Al-Qur’an, Sunnah, ijmak, dan metode ijtihad yang memiliki kaidah. Empat mazhab fikih Sunni tidak berdiri sebagai agama yang berbeda, melainkan sebagai hasil ijtihad ulama dalam memahami dalil. Perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut umumnya berada pada cabang hukum, bukan pada prinsip keimanan.
Dalam mazhab Ja’fari, riwayat dari para imam Ahlul Bait menempati posisi yang sangat penting. Imam-imam tersebut diyakini memiliki bimbingan khusus dalam menerangkan ajaran Nabi Muhammad. Keyakinan ini berkaitan erat dengan konsep imamah, yaitu pandangan bahwa kepemimpinan agama dan umat setelah Nabi berada pada garis imam tertentu dari keturunan Ali.
Sunni tidak menerima konsep imam yang maksum atau bebas dari kesalahan dalam urusan agama setelah Rasulullah. Otoritas penjelasan agama diberikan melalui Al-Qur’an, hadis Nabi, pemahaman para sahabat, serta ijtihad ulama. Dengan demikian, Sunni memandang seluruh sahabat dengan prinsip keadilan dan kehormatan, sekaligus mengakui bahwa mereka tetap manusia yang dapat berbeda dalam masalah cabang.
Perbedaan tentang otoritas ini menjadi salah satu titik paling mendasar. Informasi mengenai berbagai isu Syiah dan tanggapan terhadapnya dapat ditemukan melalui arsip Gen Syi’ah, termasuk pembahasan mengenai sejarah, doktrin, dan perkembangan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Ahlul Bait.
Ulama Ja’fari menggunakan kumpulan hadis yang disusun dalam karya-karya seperti Al-Kafi, Man La Yahdhuruhu Al-Faqih, Tahdzib Al-Ahkam, dan Al-Istibshar. Riwayat dari imam-imam Syiah menjadi bagian penting dalam penetapan hukum. Penilaian terhadap sanad dan isi hadis juga memiliki metode tersendiri di kalangan ahli hadis Ja’fari.
Sunni memiliki kitab-kitab hadis utama seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa’i, dan Sunan Ibnu Majah. Namun, Sunni tidak menerima seluruh riwayat secara otomatis hanya karena tercantum dalam sebuah kitab. Para ulama meneliti sanad, perawi, kesinambungan periwayatan, serta kesesuaian matan dengan dalil lain.
Perbedaan sumber riwayat tersebut dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berlainan. Dalam pembahasan polemis, masalah ini perlu disampaikan secara hati-hati agar kritik diarahkan kepada prinsip dan dalil, bukan berubah menjadi penghinaan terhadap pemeluk agama atau keturunan tertentu.
Syiah Imamiyah meyakini adanya dua belas imam yang memiliki kedudukan khusus setelah Rasulullah. Imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya hingga imam kedua belas yang diyakini berada dalam keadaan gaib. Imamah dalam pandangan ini bukan sekadar jabatan politik, melainkan bagian penting dari petunjuk agama.
Sunni tidak menjadikan imamah sebagai rukun iman. Kepemimpinan umat dipahami melalui musyawarah, baiat, kemampuan, dan kemaslahatan. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dipandang sebagai Khulafaur Rasyidin. Sunni juga menghormati keluarga Nabi serta para sahabat tanpa menjadikan salah satu kelompok sebagai satu-satunya sumber kebenaran agama.
Perbedaan penilaian terhadap sahabat berpengaruh besar terhadap cara membaca sejarah. Kritik terhadap keputusan politik pada masa awal Islam tidak boleh secara otomatis berubah menjadi pencelaan terhadap seluruh sahabat. Bagi Sunni, menjaga kehormatan generasi yang membawa dan menyebarkan ajaran Islam merupakan bagian dari sikap beragama.
Dalam praktik ibadah, mazhab Ja’fari memiliki sejumlah ketentuan yang berbeda dari fikih Sunni. Contohnya adalah cara menggabungkan salat dalam keadaan tertentu, posisi tangan ketika berdiri dalam salat, sujud menggunakan tanah atau benda alami, serta beberapa aturan mengenai wudu dan azan. Perbedaan ini bersumber dari riwayat dan metode istinbat yang mereka gunakan.
Dalam fikih Sunni, salat lima waktu dikerjakan pada waktunya dengan tata cara yang dijelaskan melalui hadis Nabi dan praktik para sahabat. Perbedaan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali tetap ada, tetapi tidak menyentuh dasar akidah. Sunni juga menolak sejumlah praktik yang dinilai tidak memiliki dasar kuat dari Sunnah, termasuk bentuk-bentuk ritual yang berkembang dalam peringatan tertentu.
Dalam persoalan nikah mut’ah, mazhab Ja’fari membolehkannya dengan syarat tertentu, sedangkan Sunni berpendapat bahwa praktik tersebut telah dilarang oleh Nabi. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pembahasan fikih tidak dapat dipisahkan dari kajian hadis dan sejarah hukum Islam.
Taqiyah dalam tradisi Syiah sering dijelaskan sebagai tindakan menyembunyikan keyakinan ketika menghadapi ancaman serius. Dalam keadaan tertindas, perlindungan diri memang dikenal dalam sejarah umat Islam. Namun, kritik Sunni muncul ketika konsep tersebut dipahami terlalu luas sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap keterbukaan dalam menyampaikan keyakinan. Pembahasan yang lebih terarah mengenai hal ini dapat dibaca dalam ulasan doktrin taqiyah.
Mut’ah juga menjadi isu yang kerap membedakan pandangan Ja’fari dan Sunni. Ja’fari memandangnya sebagai bentuk akad yang memiliki batas waktu dan ketentuan tertentu, sedangkan Sunni menganggapnya telah dihapus atau dilarang. Perbedaan tersebut sering muncul dalam perdebatan publik karena berkaitan langsung dengan konsep keluarga, tanggung jawab suami, dan perlindungan terhadap perempuan.
Kajian terhadap doktrin harus tetap membedakan antara kritik ilmiah dan tuduhan serampangan. Tidak semua pengikut Ja’fari memahami ajarannya dengan tingkat pengetahuan yang sama, sehingga penilaian sebaiknya diarahkan pada sumber dan gagasan, bukan pada generalisasi terhadap seluruh individu.
Perbedaan antara Ja’fari dan Sunni berpengaruh pada pendidikan agama, praktik ibadah, hubungan sosial, serta cara memandang sejarah politik Islam. Di Indonesia, mayoritas masyarakat mengikuti tradisi Sunni melalui pesantren, organisasi keislaman, dan lembaga pendidikan yang berakar pada empat mazhab fikih. Masuknya narasi keagamaan transnasional dapat memunculkan perdebatan baru di tengah masyarakat.
Sikap kritis diperlukan ketika terdapat ajaran yang dinilai bertentangan dengan akidah Sunni, terutama mengenai kemaksuman imam, pencelaan sahabat, atau praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki landasan kuat. Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan ilmu, adab, dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Artikel mengenai dampak ideologi Syiah menunjukkan bagaimana isu teologi dapat dikaitkan dengan persoalan sosial dan keutuhan bangsa.
Memahami perbedaan mazhab Ja’fari dengan mazhab Sunni membantu pembaca mengenali batas antara khilaf fikih dan perbedaan akidah. Sunni menghormati Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi, serta mengikuti Sunnah melalui pemahaman para sahabat dan ulama. Dengan kerangka tersebut, umat dapat menyikapi perbedaan secara tegas dalam prinsip, tetapi tetap menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
