Pembunuhan Utsman bin Affan pada 35 Hijriah merupakan salah satu titik paling menentukan dalam sejarah politik Islam. Peristiwa itu mengakhiri masa kepemimpinan khalifah ketiga, membuka fase fitnah besar, dan menjadi latar bagi perang Jamal serta Perang Shiffin. Karena dampaknya sangat luas, kisah ini sering dibaca melalui lensa teologi dan identitas mazhab.
Dalam narasi Syi’ah, masa pemerintahan Utsman kerap digambarkan sebagai periode menguatnya nepotisme, ketidakadilan administratif, dan penyimpangan dari prinsip kepemimpinan yang semestinya berada pada keluarga Nabi. Narasi Sunni umumnya menolak penyederhanaan tersebut, meskipun mengakui adanya kebijakan yang memicu kritik serta ketegangan di sejumlah wilayah.
Membedah narasi Syi’ah tentang pembunuhan Utsman bin Affan memerlukan kehati-hatian terhadap sumber, kronologi, dan istilah yang digunakan. Kritik akademik tidak seharusnya berubah menjadi penghinaan terhadap kelompok keagamaan, tetapi juga tidak boleh menerima klaim sejarah tanpa menguji dasar riwayatnya.
Utsman bin Affan dipilih melalui majelis syura setelah wafatnya Umar bin Khattab. Ia berasal dari Bani Umayyah, termasuk sahabat awal Nabi, menantu Rasulullah, serta salah satu tokoh yang dikenal memiliki kedudukan tinggi dalam komunitas Muslim. Masa pemerintahannya berlangsung sekitar dua belas tahun dan pada tahap awal ditandai stabilitas serta perluasan wilayah.
Pemerintahannya juga menghasilkan kebijakan penting berupa standardisasi mushaf Al-Qur’an. Langkah ini bertujuan mencegah perselisihan bacaan yang muncul ketika Islam menyebar ke berbagai daerah. Namun, keberhasilan tersebut tidak menghapus persoalan politik, terutama ketika wilayah kekuasaan semakin luas dan persaingan antarkelompok elite kian tajam.
Salah satu kritik utama terhadap Utsman berkaitan dengan pengangkatan kerabat sebagai pejabat. Muawiyah diangkat sebagai gubernur Syam, Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarh memimpin Mesir, sedangkan sejumlah tokoh dari Bani Umayyah memperoleh posisi penting lainnya. Bagi penulis Syi’ah, pola ini dipakai sebagai bukti bahwa pemerintahan Utsman bergeser dari prinsip keadilan menuju dominasi keluarga.
Akan tetapi, hubungan kekerabatan tidak otomatis membuktikan penyalahgunaan kekuasaan. Gubernur dipilih karena pertimbangan kemampuan, pengalaman, dan loyalitas politik, meski keputusan tersebut tetap dapat dikritik bila menghasilkan ketimpangan. Sejarawan perlu membedakan antara penilaian moral terhadap kebijakan dan tuduhan bahwa semua pengangkatan itu semata-mata didorong fanatisme keluarga.
Literatur polemik Syi’ah sering menempatkan pembunuhan Utsman dalam rangkaian panjang konflik antara Ahlul Bait dan kekuasaan politik yang dianggap mengabaikan hak Ali bin Abi Thalib. Dalam kerangka ini, keluhan terhadap Utsman menjadi bagian dari kritik terhadap legitimasi pemerintahan sebelum Ali. Peristiwa sejarah kemudian dibaca sebagai bukti bahwa umat telah menyimpang dari jalur kepemimpinan yang diyakini benar.
Kerangka tersebut memiliki konsekuensi interpretatif yang kuat. Riwayat yang menonjolkan kesalahan Utsman akan mendapat perhatian lebih besar, sementara laporan yang menjelaskan pembelaan terhadapnya atau kompleksitas situasi politik bisa dikesampingkan. Karena itu, pembaca perlu memeriksa siapa penyusun sumber, kapan sumber itu ditulis, dan apakah riwayat tersebut memiliki jalur periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Narasi populer sering menggambarkan pemberontakan terhadap Utsman sebagai reaksi spontan seluruh umat terhadap kebijakan yang jelas-jelas zalim. Gambaran semacam ini mengabaikan perbedaan kepentingan antara Mesir, Kufah, Bashrah, dan Madinah. Setiap wilayah memiliki persoalan administratif, persaingan elite, serta tokoh penggerak yang tidak selalu memiliki agenda yang sama.
Riwayat tentang surat provokatif, peran Abdullah bin Saba’, dan keterlibatan tokoh tertentu juga harus dikaji dengan standar kritik hadis dan sejarah. Sebagian kisah memiliki perbedaan versi yang tajam, sedangkan beberapa detail baru populer melalui karya-karya yang disusun jauh setelah kejadian. Ketidakpastian pada detail tidak berarti peristiwa pembunuhan itu diragukan, tetapi menunjukkan bahwa kesimpulan besar tidak boleh dibangun dari satu cerita tunggal.
Ali bin Abi Thalib tidak dapat begitu saja ditempatkan sebagai dalang pembunuhan Utsman. Banyak laporan menunjukkan bahwa Ali menasihati Utsman agar meredakan ketegangan dan mengutus Hasan serta Husain untuk menjaga kediaman khalifah. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa kritik politik terhadap Utsman tidak sama dengan persetujuan atas pembunuhan.
Sesudah Utsman terbunuh, Ali menghadapi keadaan yang sangat sulit. Para pemberontak berada di Madinah, struktur pemerintahan terguncang, dan sebagian pasukan terlibat dalam kekacauan. Penundaan penegakan hukum terhadap para pembunuh kemudian dipahami sebagian pihak sebagai kelemahan, tetapi dapat pula dibaca sebagai langkah yang dipengaruhi keterbatasan kekuasaan dan ancaman perang saudara.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana keluhan administratif dapat berubah menjadi krisis legitimasi. Para pemberontak mengepung rumah Utsman, sementara sebagian penduduk Madinah gagal membangun perlindungan efektif bagi khalifah. Pembunuhan terhadap pemimpin yang masih menjabat menciptakan preseden berbahaya dan membuat proses pengangkatan khalifah berikutnya berlangsung dalam tekanan.
Konflik setelahnya tidak dapat dijelaskan hanya dengan pertentangan Sunni dan Syi’ah dalam bentuk yang telah mapan sekarang. Identitas mazhab itu berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Pada masa Utsman, perdebatan lebih banyak berkaitan dengan kepemimpinan, distribusi kekuasaan, loyalitas kesukuan, dan tuntutan keadilan administratif.
Pembaca perlu berhati-hati ketika menghubungkan tragedi abad pertama Hijriah dengan konflik modern. Perselisihan di Yaman, misalnya, memiliki faktor geopolitik, kepentingan negara, perebutan wilayah, dan sejarah lokal yang tidak dapat direduksi menjadi konflik Sunni-Syi’ah semata. Laporan mengenai perang saudara Yaman dapat menjadi bahan untuk melihat bagaimana label sektarian sering dipakai dalam menjelaskan konflik yang berlapis.
Pembelajaran terpenting dari pembunuhan Utsman adalah bahaya propaganda yang menghapus kompleksitas. Kritik terhadap kebijakan boleh disampaikan, tetapi pembunuhan, fitnah, dan penghakiman kolektif tidak dapat dibenarkan. Situs yang membawa misi polemik, termasuk rujukan media ini, sebaiknya dibaca bersama karya sejarah, edisi hadis, dan penelitian yang menghadirkan sudut pandang berbeda.
Perbedaan Sunni dan Syi’ah mengenai Utsman berakar pada perbedaan penilaian terhadap sahabat, imamah, legitimasi politik, dan standar penerimaan riwayat. Sunni cenderung menegaskan keutamaan para sahabat sembari mengakui adanya ijtihad dan kekeliruan manusia. Syi’ah menilai sejumlah sahabat melalui perspektif hak kepemimpinan Ali dan posisi Ahlul Bait.
Agar pembahasan tidak menjadi propaganda, pembaca dapat memakai beberapa prinsip berikut:
Membaca sejarah secara bertanggung jawab tidak berarti menghapus perbedaan teologis. Sikap tersebut justru membantu pembaca memahami mengapa narasi tentang Utsman, Ali, dan fitnah besar terus diperdebatkan. Dengan pendekatan yang disiplin, pembahasan dapat tetap kritis tanpa mengubah tragedi masa lalu menjadi bahan permusuhan antarkelompok.
