Sejarah Irak modern menyimpan luka sektarian yang dalam. Setelah jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein pada 2003, keruntuhan institusi negara, pembubaran militer, dan perebutan kekuasaan membuka ruang bagi berbagai kelompok bersenjata. Di tengah kekacauan itu, warga Sunni di sejumlah wilayah menjadi sasaran penangkapan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh milisi berafiliasi dengan partai-partai Syi’ah.
Membahas tragedi tersebut penting agar penderitaan para korban tidak dihapus dari ingatan publik. Ribuan keluarga kehilangan anggota keluarga, rumah, dan mata pencaharian ketika Baghdad serta sejumlah provinsi lain berubah menjadi medan perang antaridentitas. Banyak jenazah ditemukan di pinggir jalan, kanal, atau lokasi terpencil setelah sebelumnya korban diculik dari rumah, masjid, dan pos pemeriksaan.
Namun, pencatatan sejarah harus membedakan antara tindakan milisi tertentu dan seluruh penganut Syi’ah. Kejahatan dilakukan oleh aktor bersenjata, komandan politik, serta aparat yang menyalahgunakan kekuasaan, bukan alasan untuk menuduh setiap warga Syi’ah sebagai pelaku. Pada saat yang sama, kehati-hatian ini tidak boleh dipakai untuk mengecilkan kekejaman yang dialami komunitas Sunni.
Kekerasan sektarian juga tidak muncul dalam ruang kosong. Invasi asing, lemahnya hukum, persaingan elite, campur tangan regional, dan aksi kelompok ekstremis Sunni ikut memperburuk keadaan. Serangan terhadap tempat suci Syi’ah dan pembunuhan warga sipil menjadi pemicu pembalasan yang meluas. Rangkaian sebab tersebut perlu dipahami agar tragedi Irak tidak disederhanakan menjadi propaganda tanpa bukti.
Sesudah 2003, struktur keamanan Irak mengalami kerusakan berat. Banyak kantor pemerintahan tidak berfungsi, sementara kelompok bersenjata yang sebelumnya bergerak di bawah tanah tampil sebagai kekuatan politik dan keamanan. Milisi seperti Jaysh al-Mahdi dan organisasi yang terhubung dengan Badr memperoleh pengaruh besar di sejumlah kawasan, terutama ketika pemerintah belum mampu melindungi penduduk secara merata.
Dalam keadaan seperti itu, identitas sektarian sering dijadikan alat untuk menentukan siapa yang dianggap musuh. Warga Sunni dicurigai sebagai pendukung rezim lama atau simpatisan pemberontakan, sedangkan warga Syi’ah dipandang oleh kelompok ekstremis sebagai sasaran yang sah. Kecurigaan kolektif ini mengubah operasi keamanan menjadi tindakan balas dendam dan mendorong terbentuknya wilayah-wilayah yang semakin homogen secara mazhab.
Penggunaan seragam resmi oleh sebagian anggota milisi membuat pembuktian kejahatan menjadi lebih sulit. Korban dapat dibawa dari rumah atau pos pemeriksaan tanpa surat penahanan, kemudian hilang selama berhari-hari atau selamanya. Ketika keluarga mencari ke kantor polisi, mereka kerap menemukan penolakan, jawaban yang saling bertentangan, atau tubuh korban di kamar mayat tanpa penjelasan yang memadai.
Pengeboman kompleks makam Imam al-Askari di Samarra pada Februari 2006 menjadi titik balik penting. Serangan yang dikaitkan dengan jaringan ekstremis Sunni itu merusak salah satu tempat suci utama Syi’ah. Peristiwa tersebut memicu gelombang pembalasan di Baghdad dan beberapa kota lain, termasuk pembakaran masjid Sunni, penculikan jamaah, serta pembunuhan berdasarkan identitas.
Sejumlah laporan hak asasi manusia mendokumentasikan keberadaan regu kematian yang menargetkan laki-laki Sunni. Korban sering ditemukan dengan tangan terikat dan tanda-tanda penyiksaan. Di beberapa wilayah, warga dipaksa meninggalkan rumah agar lingkungan dapat dikendalikan oleh kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan partai politik atau kementerian keamanan.
Krisis itu menghasilkan pengungsian besar-besaran. Keluarga Sunni meninggalkan distrik yang sebelumnya dihuni bersama dengan warga Syi’ah selama puluhan tahun. Jalan-jalan dan tembok beton kemudian membagi Baghdad menurut garis sektarian. Perubahan demografis tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan bukan sekadar bentrokan spontan, melainkan juga proses pemaksaan sosial yang meninggalkan dampak hingga generasi berikutnya.
Salah satu pola yang paling menyakitkan ialah penahanan tanpa proses hukum. Operasi terhadap pemberontak sering dilakukan secara luas, sehingga warga biasa ikut terseret. Laki-laki Sunni yang tidak memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata dapat ditangkap hanya karena tinggal di kawasan yang dicap sebagai basis perlawanan.
Milisi dan unit keamanan yang beroperasi di luar pengawasan pengadilan memanfaatkan rumah tahanan rahasia. Kesaksian korban yang selamat menggambarkan pemukulan, sengatan listrik, ancaman terhadap keluarga, dan pemaksaan pengakuan. Praktik semacam ini memperbesar kebencian terhadap pemerintah serta membuat sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum.
Ketika ISIS menguasai Mosul dan wilayah luas pada 2014, keadaan menjadi semakin rumit. ISIS melakukan pembantaian terhadap warga Syi’ah, Yazidi, dan kelompok lain, sekaligus memerintah dengan teror terhadap Sunni yang menolak mereka. Dalam operasi merebut kembali wilayah tersebut, beberapa unsur Pasukan Mobilisasi Populer juga dituduh melakukan pembunuhan, penghancuran rumah, dan penghilangan terhadap warga Sunni. Kejahatan satu pihak tidak menghapus tanggung jawab pihak lain.
Persaingan Iran, negara-negara Arab, Amerika Serikat, dan aktor lokal ikut membentuk arah konflik Irak. Dukungan dana, pelatihan, senjata, serta hubungan lintas batas membuat milisi memiliki kemampuan yang melampaui kapasitas aparat negara. Ketika kelompok bersenjata menjadi bagian dari perhitungan geopolitik, korban sipil kerap diperlakukan sebagai angka yang dapat diabaikan.
Pengalaman Lebanon juga menunjukkan bagaimana dominasi satu kekuatan bersenjata dapat memengaruhi lembaga negara dan keseimbangan sosial. Pembaca dapat melihat pembahasan terkait dalam politik ketika Syi’ah mendominasi Lebanon, terutama mengenai hubungan antara milisi, pemerintahan, dan lemahnya kedaulatan institusi publik.
Di Irak, partai politik yang memiliki sayap bersenjata sering memperoleh posisi penting setelah pemilu. Situasi ini membuat penyelidikan terhadap pelanggaran menjadi sensitif. Para korban dan keluarga mereka berhadapan dengan jaringan kekuasaan yang mampu memengaruhi polisi, pengadilan, serta media. Tanpa reformasi keamanan dan pertanggungjawaban hukum, rekonsiliasi hanya menjadi slogan.
Mengingat pembantaian terhadap Sunni berarti menuntut pengakuan atas korban, pembukaan arsip, pengungkapan nasib orang hilang, dan penghukuman pelaku berdasarkan bukti. Kuburan massal perlu diidentifikasi secara ilmiah, sementara keluarga harus memperoleh informasi resmi dan kompensasi yang layak. Negara yang mengabaikan luka semacam ini justru memberi ruang bagi narasi balas dendam.
Ingatan sejarah juga harus dibangun dengan disiplin. Berita yang mencampur fakta, rumor, dan materi promosi dapat mengaburkan penderitaan korban. Karena itu, pembaca perlu menilai sumber secara kritis, termasuk ketika menemukan ulasan kasino PayPal atau materi lain yang tampil di lingkungan media digital yang sama. Informasi yang tidak berkaitan dengan konflik tidak boleh disamakan dengan laporan investigatif yang memiliki kesaksian dan dokumen.
Keadilan tidak berarti membalas kekerasan dengan kekerasan baru. Pelaku dari kelompok Sunni, Syi’ah, maupun aparat negara harus diperiksa dengan standar yang sama. Sikap tersebut menjaga kehormatan korban sekaligus mencegah tragedi Irak dipakai untuk membenarkan kebencian terhadap seluruh komunitas mazhab.
Sejarah pembantaian warga Sunni oleh milisi Syi’ah di Irak harus terus dipelajari sebagai peringatan tentang bahaya militerisasi identitas dan impunitas politik. Luka itu nyata, tetapi pemulihannya membutuhkan kebenaran, hukum, dan perlindungan setara bagi semua warga.
