Latest

DIPLOMATIK IRAN ADALAH KEDOK TERORISME PARA MULLA?

Dari Shafawi ke Iran: Ketika Syi’ah Menjadi Instrumen Kekuasaan

Sejarah hubungan antara Syi’ah dan politik tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar yang terjadi di Persia pada awal abad ke-16. Dinasti Shafawi mengubah sebuah tarekat keagamaan menjadi kerajaan terpusat dengan identitas mazhab yang jelas. Sejak saat itu, Syi’ah Itsna Asyariah tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan teologis, tetapi juga menjadi dasar legitimasi pemerintahan, pembentukan identitas nasional, dan pembeda antara Persia dengan kekuatan Sunni di sekitarnya.

Perubahan tersebut meninggalkan warisan panjang hingga berdirinya Republik Islam Iran. Dalam narasi kritis terhadap ekspansi ideologi Syi’ah, pengalaman Shafawi kerap dipandang sebagai contoh bagaimana doktrin, simbol agama, dan klaim kepemimpinan umat dapat diarahkan untuk kepentingan politik. Namun, memahami prosesnya tetap membutuhkan pembacaan sejarah yang cermat agar kritik tidak berubah menjadi penyederhanaan terhadap seluruh penganut Syi’ah.

Dari tarekat sufi menjadi dinasti kerajaan

Shafawi pada mulanya dikenal sebagai tarekat sufi yang berkembang di Ardabil. Pengaruh spiritualnya meluas, lalu berubah menjadi kekuatan militer melalui dukungan kelompok-kelompok Turkmen. Ismail I, pendiri dinasti Shafawi, berhasil menaklukkan wilayah Persia dan mendirikan pemerintahan pada 1501. Tidak lama kemudian, ia menetapkan Syi’ah Imamiyah Dua Belas sebagai mazhab resmi negara.

Keputusan tersebut mempunyai dampak politik yang besar. Persia yang sebelumnya memiliki komposisi keagamaan beragam diarahkan menuju identitas mazhab yang seragam. Para ulama didatangkan dari kawasan Jabal Amil, Bahrain, dan Irak untuk membangun lembaga keagamaan, mengajarkan fikih, serta memperkuat struktur keulamaan. Dengan demikian, penyebaran Syi’ah berlangsung bersamaan dengan proses konsolidasi kekuasaan kerajaan.

Penetapan mazhab resmi juga membedakan Shafawi dari Kesultanan Utsmani yang berhaluan Sunni. Persaingan militer antara kedua kekuatan itu membuat perbedaan mazhab semakin dipolitisasi. Identitas keagamaan berfungsi sebagai batas loyalitas: kerajaan memerlukan rakyat yang tunduk kepada pusat, sementara kelompok yang dicurigai dekat dengan Utsmani dapat dipandang sebagai ancaman keamanan.

Identitas mazhab dan pembentukan negara

Dalam sistem Shafawi, agama menjadi perangkat untuk membangun kesetiaan politik. Penguasa menampilkan diri sebagai pelindung mazhab dan keturunan yang memiliki hubungan simbolik dengan keluarga Nabi. Gelar, ritual, dan peringatan keagamaan digunakan untuk memperkuat citra kerajaan sebagai pihak yang mempunyai mandat khusus.

Proses ini juga melibatkan tekanan terhadap masyarakat yang berbeda keyakinan. Di sejumlah wilayah, ulama Sunni menghadapi pembatasan, sementara masyarakat dipaksa mengikuti ajaran resmi negara. Perubahan itu tidak berlangsung seragam dan sering kali menghadapi perlawanan lokal. Akan tetapi, arah kebijakan kerajaan menunjukkan bahwa penyatuan agama dan kekuasaan dapat menghasilkan pemaksaan sosial.

Warisan tersebut penting ketika membahas politik Iran modern. Para pendukung Revolusi Iran melihat sejarah Persia sebagai kesinambungan identitas yang berbeda dari dunia Arab-Sunni. Sebaliknya, para pengkritik menilai narasi itu dapat dipakai untuk membenarkan campur tangan terhadap komunitas di negara lain dengan alasan membela kaum tertindas atau menjaga kepentingan Ahlulbait.

Otoritas ulama dan konsep kepemimpinan

Hubungan antara penguasa dan ulama dalam sejarah Syi’ah mengalami perubahan. Pada masa tertentu, ulama memperoleh ruang luas untuk mengatur pendidikan, peradilan, wakaf, dan kehidupan sosial. Walaupun mereka tidak selalu tunduk sepenuhnya kepada raja, keberadaan negara mazhab memberi mereka posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan masa sebelumnya.

Ketegangan antara kekuasaan politik dan otoritas agama terus berkembang sampai abad ke-20. Ketika Reza Shah melakukan modernisasi dan sentralisasi, sebagian ulama menentang campur tangan negara terhadap lembaga keagamaan. Dalam situasi itu, kritik terhadap monarki, imperialisme, dan sekularisasi mulai dirangkai menjadi gerakan politik yang lebih luas.

Ayatollah Ruhullah Khomeini kemudian mengembangkan gagasan wilayat al-faqih, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh ahli fikih selama masa kegaiban Imam. Gagasan ini menjadi landasan konstitusional Republik Islam Iran setelah Revolusi 1979. Bagi pendukungnya, konsep tersebut menjaga pemerintahan agar sesuai dengan syariat. Bagi pengkritiknya, konsep itu memusatkan kewenangan agama, politik, dan keamanan pada struktur yang sulit dikontrol.

Revolusi Iran dan ekspor ideologi

Revolusi Iran berhasil menggulingkan monarki Pahlavi dan menggantinya dengan sistem republik yang dipimpin ulama. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa simbol keagamaan, jaringan masjid, khotbah, dan narasi perlawanan dapat dimobilisasi menjadi kekuatan revolusioner. Iran kemudian memosisikan dirinya sebagai pusat perlawanan terhadap Amerika Serikat, Israel, dan pemerintahan Arab yang dianggap tunduk kepada Barat.

Pasca-revolusi, dukungan kepada kelompok bersenjata dan organisasi politik di luar negeri menjadi bagian dari strategi regional Iran. Jaringan tersebut dibangun melalui bantuan dana, pelatihan, propaganda, dan hubungan keagamaan. Hezbollah di Lebanon merupakan contoh paling terkenal, sementara pengaruh Iran juga terlihat dalam politik Irak, Suriah, Yaman, dan sejumlah komunitas di kawasan Teluk.

Namun, penggunaan isu sektarian untuk kepentingan geopolitik menimbulkan konsekuensi serius. Konflik lokal yang semula berkaitan dengan perebutan kekuasaan, sumber daya, atau ketidakadilan sosial dapat diberi warna mazhab. Akibatnya, perbedaan Sunni-Syi’ah menjadi lebih tajam dan masyarakat sipil sering menanggung dampak persaingan negara-negara regional.

Narasi Ahlulbait dalam pertarungan politik

Ahlulbait merupakan simbol penting dalam wacana Syi’ah. Kecintaan kepada keluarga Nabi adalah bagian dari ajaran Islam yang dihormati umat Muslim secara luas, tetapi dalam tradisi politik Syi’ah, konsep tersebut juga dikaitkan dengan klaim otoritas khusus atas kepemimpinan umat. Di sinilah perbedaan teologis dapat beralih menjadi legitimasi kekuasaan.

Perdebatan mengenai riwayat dan keutamaan Ahlulbait sering digunakan untuk mendukung klaim tersebut. Pembaca dapat melihat salah satu bentuk kritik terhadap dasar hadis dalam tulisan mengenai kritik sanad hadis Syi’ah. Perdebatan semacam ini seharusnya dilakukan dengan penelitian sanad, matan, dan konteks sejarah, bukan sekadar melalui slogan.

Dalam politik modern Iran, simbol Karbala, kesyahidan Husain, dan perlawanan terhadap kezaliman digunakan untuk membangun mobilisasi massa. Simbol itu mampu memberi energi moral bagi perjuangan melawan tirani, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menutup kritik terhadap pemerintah yang mengaku mewakili agama. Ketika negara menyamakan kritik politik dengan permusuhan terhadap Ahlulbait, ruang perbedaan menjadi semakin sempit.

Represi internal dan persaingan kawasan

Negara yang menggunakan agama sebagai sumber legitimasi sering menghadapi masalah ketika praktik pemerintah tidak sesuai dengan ideal keagamaannya. Di Iran, kritik terhadap kebijakan negara, ulama senior, aktivis, dan tokoh revolusi dapat berujung pada pembatasan, penahanan, atau pengadilan. Laporan tentang orang dekat Khomeini dipenjara memperlihatkan bahwa persaingan internal dapat terjadi bahkan di lingkungan yang pernah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan.

Hal ini menunjukkan bahwa slogan persatuan umat tidak selalu berarti kebebasan menyampaikan pendapat. Struktur wilayat al-faqih menempatkan pemimpin tertinggi di atas banyak institusi negara, sedangkan lembaga seperti Garda Revolusi berperan besar dalam politik domestik dan kebijakan luar negeri. Agama dan aparat negara akhirnya saling menguatkan, sehingga oposisi mudah dicap sebagai pengkhianatan.

Di luar Iran, ketegangan serupa terlihat dalam hubungan dengan negara-negara Teluk. Kasus Nimr al-Nimr dan politik sektarian sering dibaca melalui dua sudut pandang yang bertentangan: sebagai tindakan keamanan terhadap tokoh yang dituduh menghasut, atau sebagai penindasan terhadap suara komunitas Syi’ah. Perbedaan pembacaan ini memperlihatkan betapa mudahnya kasus hukum berubah menjadi simbol persaingan regional.

Dari Shafawi hingga Republik Islam, agama memang menjadi unsur penting dalam sejarah politik Iran. Namun, menjadikan seluruh penganut Syi’ah sebagai satu blok politik akan mengabaikan keragaman pemikiran dan pengalaman mereka. Kritik yang bertanggung jawab perlu diarahkan pada ideologi negara, manipulasi simbol agama, dukungan terhadap kekerasan, dan praktik represi—bukan pada kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas mazhab.

Read More